Balikpapan, Borneoupdate.com – Memasuki tahun 2022, DPRD Kota Balikpapan meminta pemerintah setempat mampu meningkatkan kualitas pekerja lokal. Apalagi kondisi pandemi Covid-19 cukup memukul sektor ekonomi yang salah satunya berdampak pada pengurangan pekerja oleh pihak perusahaan.
Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Parlindungan Sihotang mengatakan PHK yang terjadi merupakan efek yang sulit dihindari ketika perusahaan kesulitan menyeimbangan neraca pendapatan dan pengeluaran. Untuk itu dirinya meminta pemerintah bisa hadir lewat pembekalan skill dan keahlian bagi pekerja yang di PHK maupun yang sedang mencari pekerjaan agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia kerja.
“Kami sudah berbicara dengan para stakeholder lainnya. Khususnya tentang putra putri kita yang sudah lulus sekolah. Agar mereka punya sertifikasi keahlian di dunia kerja,” ujarnya kepada wartawan di DPRD Balikpapan, Senin (10/01) siang.
Menurut Parlindungan kondisi ini menuntut peran Balai Latihan Kerja atau sering disebut dengan singkatan BLK. Mengingat fasilitas milik pemerintah ini adalah prasarana dan sarana tempat pelatihan untuk mendapatkan keterampilan dan mendalami keahlian di berbagai bidang pekerjaan.
“Makanya BLK ini jangan yang biasa aja. Tapi yang punya afiliasi penuh dengan badan sertifikasi nasional. Jadi anak-anak lulusan BLK bukan saja punya sertifikat tapi diakui juga keahliannya secara nasional,” tuturnya lagi.
Untuk itu, lanjut Parlindungan, pihaknya meminta pemerintah memasukkan anak SMK kelas 2 dan 3 ke BLK setempat. Agar pengetahuan mereka di sekolah bisa terus terasah melalui kelas di BLK. Sehingga jurusan yang ditekuni bisa menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan saat masuk ke dunia kerja.
“Jadi anak yang di SMK kelas 2 dan 3 mereka sudah bisa masuk BLK. Itu kan bisa mengasah keterampilan. Misalnya juru las atau keahlian lainnya. Begitu lulus mereka punya sertifikat dan tidak kesulitan jika melamar pekerjaan,” tambahnya. (FAD)
Discussion about this post