Balikpapan, Borneoupdate.com- Banyaknya kebocoran pajak maupun retribusi menjadi perhatian khusus bagi DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Balikpapan. Lembaga legislatif di kota minyak ini meminta rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pajak online bisa segera disahkan. Penerapan sistem pembayaran pajak online dinilai mampu meningkatkan setoran pajak dari tempat usaha yang beroperasi di Balikpapan.
Anggota fraksi PDIP DPRD Kota Balikpapan, Budiono mengatakan penerapan sistem online ini merupakan upaya membuka secara transparan seluruh transaksi terkait usaha yang ada di Balikpapan. Selain itu sistem pajak online ini juga sudah banyak digunakan di berbagai daerah dan cukup mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kebocoran pendapatan di sektor pajak daerah memang sudah jamak terjadi. Bahkan hasil sidak yang dilakukan anggota dewan pun memperlihatkan hal yang demikian. Maka jika Kota Balikpapan tetap menggunakan sistem manual maka kebocoran tersebut akan terus terjadi,” ucap Budiono.
Menurutnya sistem pajak online juga merupakan himbauan dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai upaya mencegah kebocoran penerimaan daerah karena aksi oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga diperlukan sistem online di tiap tempat usaha untuk memantau transaksi yang menjadi subjek pajaknya.
“Pemkot harus berani untuk maju dan update terkait penggunaan sistem berbasis elektronik. Sebab jika pengusaha tidak terbuka terhadap besaran penerimaan mereka sangat mungkin terjadi praktik manipulasi laporan terhadap pemasukan yang diterima secara riil dengan yang dilaporkan ke pemerintah daerah,” tutur Budiono.
Untuk itu ia berharap dengan rencana pengesahan raperda pajak online dan pemberlakuannya di tahun 2020 bisa meningkatkan PAD yang diperlukan untuk pembangunan kota Balikpapan. Termasuk menghilangkan kebocoran pajak yang menyebabkan tidak tercapainya target PAD di tahun ini.
“Sistem pajak online diharapkan mampu mendongkrak PAD. Karena tahun ini dari target Rp 750 M tercapai Rp 650 M. Semoga dengan pajak online PAD dan transparansi bisa meningkat serta tidak ada lagi kebocoran,” harap politisi PDIP ini. (FAD)
Discussion about this post