Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan meminta pihak terkait memperjelas proses pembebasan lahan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal. Masalah lahan ini masih menjadi tantangan besar bagi proyek pengendalian banjir di Kota Minyak.
Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Yusri, menilai kejelasan status tanah sangat penting agar pengerjaan fisik di lapangan tidak terhambat. Pihak legislatif berkomitmen penuh untuk mengawal proyek ini demi kenyamanan warga Balikpapan yang sering terdampak banjir.
“Kami siap mendukung pembahasan anggaran. Tentunya kami ingin proses pembebasan lahan dapat dipercepat. Kan target penyelesaian penanganan banjir di kawasan DAS Ampal dalam tiga tahun ke depan,” ujarnya, Selasa (14/07).
Yusri menjelaskan proyek penanggulangan banjir ini membutuhkan kerja sama yang kuat antara pemerintah dan masyarakat. Warga sekitar DAS Ampal juga memerlukan kepastian mengenai ganti rugi atau relokasi tempat tinggal mereka.
DPRD, lanjutnya, meyakini proyek DAS Ampal merupakan program prioritas yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Setiap musim hujan tiba, beberapa titik di sekitar aliran sungai tersebut selalu mengalami genangan air yang cukup parah. Kondisi ini sangat mengganggu aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat sehari-hari.
“Sudah beberapa kali pertemuan ada bahas soal DAS Ampal. Mulai target, kajian hingga biaya. Intinya kami setuju karena ini terkait keselamatan warga. Tinggal penyesuaian kondisi keuangan daerah saja,” jelasnya.
Menurut Yusri, pihaknya mengingatkan pemerintah dalam hal pendataan penerima ganti rugi. Di mana komunikasi yang baik dari instansi terkait akan mencegah konflik sosial di lapangan. Termasuk pendataan pemilik lahan secara akurat dan transparan dari dinas terkait. Agar tidak sampai berpotensi menjadi temuan penyimpangan.
Pihak DPRD berjanji akan terus mengawasi jalannya koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Pertanahan Nasional. Sinergi kedua lembaga ini menjadi kunci utama kelancaran pembebasan lahan. Yusri berharap target waktu tiga tahun penanganan banjir tersebut dapat tercapai dengan tepat waktu tanpa adanya penundaan lagi.
“Kami tunggu penyelesaian kendala administratif dari pihak pemerintah. Yang jelas kami dukung penuh dari sisi anggaran. Jadi cepat selesai ganti untung kepada warga pemilik lahan yang sah,” tambah politisi Golkar Balikpapan tersebut. (man)
Discussion about this post