Balikpapan, Borneoupdate.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan mengawal hasil akhir pameran bursa kerja daerah. Para wakil rakyat kini mempertanyakan kejelasan data pekerja yang diterima oleh pihak perusahaan peserta. Langkah ini menjadi perhatian serius setelah pelaksanaan Job Market Fair (JMF) Kota Balikpapan 2026.
Kegiatan ini berlangsung pada 14 hingga 15 Juli. Sebanyak 84 perusahaan terkemuka ikut terlibat aktif menyediakan peluang karier dalam bursa kerja tahunan ini. Perusahaan-perusahaan besar tersebut membuka total 2.044 lowongan kerja baru khusus bagi warga Kota Balikpapan.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, menilai tingginya animo pencari kerja bukanlah ukuran mutlak keberhasilan sebuah program. Pemerintah daerah tidak boleh menjadi itu sebagai standar keberhasilan dalam persoalan tenaga kerja.
Ia menyebut indikator kesuksesan terletak pada angka kepastian kerja para pelamar lokal tersebut. Dinas terkait harus menyajikan data transparan mengenai jumlah pelamar yang benar-benar terserap masuk ke dunia kerja.
“Informasi ini sangat penting untuk mengukur efektivitas anggaran daerah yang keluar untuk membiayai pameran tersebut. Jadi jelas pameran ini memberikan dampak nyata bagi penurunan angka pengangguran di Kota Minyak,” ujarnya, Rabu (15/07).
DPRD, lanjut Gasali, meminta dinas terkait bergerak cepat menghubungi manajemen 84 perusahaan mitra dalam pekan ini. OPD harus mendata nama-nama warga Balikpapan yang berhasil lolos tahap seleksi berkas hingga wawancara akhir. Data valid ini akan menjadi bahan evaluasi penting untuk penyusunan strategi ketenagakerjaan pada tahun berikutnya.
“Tanpa data ya macam kegiatan pameran bursa kerja biasa saja. Harusnya kan ada tindak lanjut berupa dara serapan pekerja. makanya kami minta dinas tenaga kerja segera melakukan penelusuran ke seluruh perusahaan peserta,” jelasnya.
Menurut Gasali, permintaan ini menjadi bagian fungsi pengawasan dari pihak legislatif daerah ini. Melalui fungsi ini, DPRD berkomitmen untuk mendorong penyerapan pencari kerja lokal di dunia kerja. Salah satunya dengan sinergi pembekalan skil dan informasi lowongan bagi mereka. Agar mampu mandiri dan bersaing dengan tenaga kerja dari daerah lain.
“Kami harap OPD bisa memahami soal data ini. Jadi semua tercatat dan terukur. Bukan sekedar laporan pelaksanaan kegiatan. Karena soal tenaga kerja ini cukup sensitif. Apalagi sekarang masa efisiensi yang berpengaruh pada ekonomi daerah,” tambahnya. (ane)
Discussion about this post