Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) bergerak lebih cepat. Khususnya dalam menyelesaikan persoalan kekurangan tenaga guru di berbagai sekolah negeri. Pasalnya, kekurangan figur pendidik ini mengancam masa depan generasi muda di Kota Minyak.
DPRD Balikpapan khawatir masalah menahun ini berdampak langsung pada penurunan kualitas pendidikan secara menyeluruh di kota ini. Beban kerja guru yang ada menjadi terlalu berat karena harus mengajar banyak kelas sekaligus. Akibatnya, fokus perhatian guru terhadap perkembangan emosional dan kecerdasan setiap siswa menjadi berkurang.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali mengatakan ketersediaan guru merupakan pemenuhan hak asasi anak. Hal itu tentu menjadi tanggung jawab mutlak pemerintah daerah. Pihaknya tidak ingin mengorbankan kualitas masa depan anak-anak hanya karena lambatnya penataan administrasi kepegawaian.
“Ini kondisi yang perlu cepat penyelesaian. Guru kita ada yang lolos PPPK atau ada yang pensiun. Kan itu belum tentu cepat ada penggantinya. Mengangkat guru honor juga tidak diperbolehkan dalam aturan yang terbaru,” ujarnya, Senin (13/07).
Gasali mengatakan keterbatasan jumlah tenaga pengajar ini juga menjadi salah satu kendala utama pembangunan fasilitas fisik sekolah. Pemerintah kota saat ini tengah merancang program perluasan akses pendidikan melalui pembangunan infrastruktur baru. Namun, rencana penambahan ruang belajar di sekolah negeri terancam pincang tanpa kehadiran guru yang memadai.
Program penambahan ruang kelas baru, lanjutnya, terus dalam beberapa tahun ke depan secara bertahap. Gedung sekolah yang megah dan fasilitas modern tidak akan berfungsi maksimal tanpa adanya kehadiran sosok guru yang menginspirasi. Oleh sebab itu, penataan sebaran guru harus berjalan beriringan dengan pembangunan fisik gedung sekolah.
“Kami jelas sangat mengkhawatirkan kondisi ini. Jumlah guru menjadi tidak sebanding dengan jumlah siswa di dalam kelas. Kami minta Disdikbud segera cari solusi terbaik. Jadi gurunya tersedia dan merata di tiap kecamatan,” jelas anggota DPRD dari Balikpapan Timur ini.
Komisi IV, tambah Gasali, menyarankan Disdikbud untuk segera melakukan pemetaan ulang sebaran guru di seluruh kecamatan. Langkah ini penting untuk menghindari penumpukan tenaga pengajar hanya di sekolah-sekolah kawasan pusat kota saja. Daerah pinggiran kota juga berhak mendapatkan jatah guru PNS atau PPPK dengan kualitas yang setara. (man)
Discussion about this post