
Balikpapan, Borneoupdate.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan memberikan respon positif terkait pelaksaan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen. Kebijakan yang berlaku pada Senin (10/01) ini sudah mempertimbangkan perkembangan kasus Covid-19 dan status PPKM yang sudah di levell satu.
Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Ardiansyah mengatakan pelaksanaan PTM terbatas yang berlangsung di tahun 2021 sudah bisa menjadi acuan. Mengingat selama masa tersebut para guru dan siswa mampu menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Bahkan mereka juga secara aktif mengikuti vaksinasi Covid-19 sampai dosis lengkap. Bahkan hingga saat ini tak ada kluster penyebaran Covid-19 dari pelaksanaan PTM terbatas.
“Saya sangat setuju sekali PTM 100%. Soalnya kalau online saya lihat daya serap pelajarannya mungkin kurang. Beda sekali dengan tatap muka langsung. Belum lagi kalau ada anaknya kurang rajin dan orang tua sibuk kerja,” ujarnya di gedung DPRD Balikpapan, Senin (10/01).
Dengan tren positif pelaksanaan PTM terbatas lalu, Ardiansyah mendukung penuh kebijakan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Balikpapan yang menerapkan PTM penuh. Apalagi melihat pada perkembangan kasus Covid-19 di kota minyak dan arahan dari kepala daerah selaku Ketua Satgas Covid-19 Kota Balikpapan.
Selain itu, pelaksanaan PTM penuh ini memang sudah ditunggu oleh banyak orang tua. Sebab sistem pembelajaran oleh selama ini dirasa belum berjalan maksimal. Banyak pengajar mengeluhkan siswa yang tidak bisa menyerap materi pelajaran dengan baik.
“Ini benar-benar terlihat saat mulai lagi belajar tatap muka. Jadi memang belajar daring memang belum bisa menggantikan belajar tatap muka. Intinya tetap mematuhi arahan pusat soal protokol kesehatan. Meski kasus positif dan level PPKM sudah turun,” tuturnya lagi.
Ardiansyah berharap penurunan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 juga membuka berbagai sektor untuk berjalan seperti kondisi normal. Mengingat saat masa pandemi, pemerintah melakukan pembatasan terhadap kegiatan masyarakat. Mulai dari sektor publik, ekonomi hingga pendidikan. (FAD)




















Discussion about this post