AKD HAMBAT SIDAK DPRD

Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan masih belum turun ke lapangan terkait kelangkaan minyak goreng di pasaran. Pasalnya belum adanya penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) membuat semua kegiatan menjadi terhenti. Otomatis hanya unsur pimpinan yang masih aktif dan menunggu penyelesaian pengisian AKD dari masing-masing fraksi.

Anggota DPRD Balikpapan, Haris mengatakan saat ini semua perangkat di lembaga legislatif dalam kondisi demisioner. Jadi fungsi wakil rakyat seperti pengawasan dan menerima aspirasi harus menunggu instruksi dari unsur pimpinan. Meski begitu, pemerintah dan satuan kerja terkait sudah melakukan pemantauan lapangan terhadap komoditi minyak goreng.

“Pemerintah sudah sidak ke lapangan. Kami juga di DPRD insyaAllah juga turun. Tapi kami masih tunggu instruksi dari ketua DPRD. Karena kondisi kami belum terbentuk AKD. Otomatis semua tanpa jabatan kecuali unsur pimpinan,” ujarnya kepada wartawan di gedung DPRD Balikpapan, Kamis (10/03).

Mengenai harga minyak goreng, lanjut Haris, terkait dengan persoalan subsidi dan ketersediaan di pasaran. Mengingat ternyata ada dua jenis minyak goreng yang beredar. Yakni yang mendapatkan subsidi dan ada juga yang tidak. Sementara merk minyak goreng yang tanpa subsidi stoknya cukup banyak di pasaran kota minyak.

“Kami mengharap bahwa perlu adanya kebijakan dari pemerintah. Apalagi harga melonjak terus masyarakat sampai berebut. Dari masyarakat saya dapat laporan ada minyak goreng yang dapat subsidi dan ada yang tidak. Ternyata yang ada di pasaran yang tidak dapat subsidi. Jadi harganya tinggi,” tuturnya lagi.

Menurut Haris, pemerintah harus bisa menentukan kebijakan terhadap kemungkinan pergerakan harga di pasaran. Termasuk meminta para distributor menambah pasokan barang agar harga tetap stabil. Meskipun naik diharapkan harganya tidak melambung tinggi dan barang tetap tersedia. Apalagi dalam waktu yang tidak lama umat Islam akan menjalani ibadah puasa Ramadhan.

“Karena saya bukan ketua komisi lagi. Kami menunggu instruksi pimpinan saja. Kebetulan koordinator Komisi II adalah ketua dewan. Kita ini tidak lama akan masuk bulan ramadan. Soal minyak goreng ini bisa saja berdampak pada harga sembako. Maka jangan sampai ada yang menahan minyak gorengnya di gudang,” tambahnya. (FAD)