Balikpapan, Borneoupdate.com – Masih alotnya pembahasan pengisian Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Kota Balikpapan mengundang komentar dari sejumlah fraksi. Padahal pengesahan AKD sudah terjadwal pada 1 Maret 2022 lalu. Namun sidang paripurna mengalami penghentian karena ada sejumlah fraksi yang belum menyelesaikan pengisian AKD.
Sebelumnya unsur pimpinan sudah memberikan batas waktu pengisian AKD hingga 28 Februari lalu. Bahkan tanggal tersebut merupakan waktu perpanjangan kedua kalinya setelah kesepakatan pengisian AKD yang pertama berakhir pada 23 Februari 2022.
Anggota DPRD Balikpapan, Muhammad Taqwa menilai pembahasan AKD ini sudah berdampak pada aktivitas para wakil rakyat. Mengingat ketika proses pengisian AKD berlangsung otomatis terjadi kekosongan pada kegiatan di lembaga legislatif. Akibatnya seluruh agenda tidak bisa berjalan karena semua dalam kondisi demisioner. Salah satunya kegiatan reses masa sidang pertama 2022 yang mengalami pergeseran jadwal.
“Saya pikir perjalanan AKD ini sudah menyita banyak waktu. Kita sama-sama tahu agenda badan musyawarah menetapkan sampai dua kali perpanjangan waktu pengisian. Terus terang ini proses politis sebenarnya,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (09/03).
Untuk itu, lanjut Taqwa, pihaknya meminta semua fraksi segera menyelesaikan pengisian AKD. Termasuk menghilangkan ego pribadi dan partai dalam pengisian AKD tersebut. Apalagi faktor politik yang menjadi kendala utama dalam pengisian itu. Maka dirinya meminta internal di masing-masing fraksi lebih mengedepankan kepentingan bersama.
“Seharusnya itu semua bisa selesai lewat musyawarah. Sampai hari ini kami juga masih menunggu kapan AKD ini akan lanjut pembahasannya. Karena sesuai amanah tata tertib ketika sidang diskor tentu harus ada kejelasan lanjutannya,” tuturnya lagi.
Menurut Taqwa, pembahasan pengisian AKD memang masih cukup alot. Mengingat ada proses politik dalam penentuan nama yang duduk di AKD tersebut. Mulai dari tingkat komisi hingga badan-badan pelengkap di DPRD. Sementara ada beberapa fraksi gabungan yang beranggotakan lebih dari satu partai politik. Otomatis pembahasannya lebih panjang dibandingkan yang fraksi penuh.
“Memang ini menjadi alot. Karena ini adalah keputusan politis. Kami dari Gerindra tentu menginginkan AKD ini berjalan normal. Ayolah duduk bareng menyelesaikan ini. Jangan lagi kepentingan pribadi atau partai malah menghambat penyelesaian AKD. Karena AKD molor berakibat fungsi pengawasan dan pelayanan tidak berjalan karena terjadi kekosongan,” tambahnya. (FAD)
Discussion about this post